Untuk Tingkatkan PAD, Transparansi dan Hindari Kebocoran PAD Pemkab Bantul Akan Terapkan e-Retribusi Pariwisata Non Tunai


BANTUL - Untuk mewujudkan transparansi retribusi dan hindari kebocoran2 pemasukan retribusi untuk tingkatkan PAD, Pemerintah Bantul akan terapkan Aplikasi e-retribusi, seperti contoh pembayaran retribusi seperti di pintu tol. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Bantul Dra. Dian Mutiara Sri Rahmawati, MM saat memimpin Rapat Persiapan Elektrinosasi Retribusi Pariwisata di Ruang Kepala Dinas Kominfo, Senin (24/2).

Pada acara tersebut OPD yang terlibat diantaranya Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, DPKAD Bantul, BPD DIY Cabang Bantul dan Dinas Kominfo Bantul.

Menurut Dian Mutiara, sebelum diterapkan e-retribusi, tentunya kami akan mensosialisasikan ke masyarakat tentang kepemanfaatan retribusi ke pariwisataan terlebih dahulu. “Karena saat ini hampir semua daerah sudah menerapkan e-retribusi pariwisata, maka Bantul harus segera melakukan juga, agar tidak tertinggal dengan daerah lain,” ungkap Dian.

Untuk mempersiapkan teknis di lapangan akan diawali kesepakatan untuk pembuatan webservice, aplikasi dan penyimpanan data. dimana Dinas Kominfo akan memfasilitasi terkait hal tersebut.

Pada kesempatan tersebut Apri dari Dinas pariwisata Bantul menyampaikan bahwa untuk tupoksi pendapatan di Dinas Pariwisata tidak ada. Dia juga menyampaikan bahwaa di kabupaten bantul terdapat  tujuh pantai  diantaranya Pantai Parangtritis, Depok, Samas, Goa cemara, Kwaru, Pandansimo, dan pantai Baros)  serta dan 2 goa yaituy  goa selarong dan goa cerme , dan tidak semua tempat wisata tersebut ada retribusinya. Tahun kemarin PAD dari pariwisata yang targetnya 32 M, tercapai 32,7 M

Retribusi dengan cara manual terdapat banyak kekurangan, seperti contoh saat hari besar dan liburan terjadi kemacetan di pintu masuk, oleh aparat di loloskan  demi kelancaran lalu lintas. Namun hal tersebut menyebabkan sebagian wisatawan tidak membayar retribusi. Kendala lainnya, tambah Apri, di JJLS terdapat banyak jalan kecil yang dimanfaatkan sebagian wisatawan bisa masuk tempat wisata tanpa bayar retribusi.

 TPR yang ada saat ini berada di jalan milik provinsii, harus mencarai jalan keluar untuk memindahkan TPR ke selatan JJLS yang lebih dekat dengan  pantai. Lagi pula  dari delapan obyek wisata tersebut agak jauh dari TPR, sehingga kesulitan untuk proses e-retribusi , karena masih jadi jalan umum masyarakat

Supri dari BKAD menyampaikan bahwa daerah pariwisata adalah milik Pemda Bantul, maka  pembangunannya dilakukan pula oleh Pemda Bantul. Dia mengatakan bahwa retribusi penerimaan yang terbesar adalah dari Pantai Parangtritis.

Namun ada beberapa kendala diantaranya dengan kondisi kawasan yang sangat terbuka, melewati jalan umum, kesulitan untuk pembatasan kawasan publik dan kawasan wisata. Perlu pemagaran untuk pemungutan retribusi untuk efektifitas.

Pada acara tersebut Kepala Dinas Kominfo  Ir. Fenty Yusdayati, MT. mengusulkan bahwa BKAD memungkinkan revisi perda untuk perkembangan ke kinian agar lebih efisien. Perlu diputuskan untuk kajian per pengunjung atau per kendaraan, dibuat kajian cepat untuk kecepatan proses pembayaran, juga retribusi untuk kebersihan dan penataan tempat wisata

Dari Bank BPD menyampaikan bahwa konsep pembayaran di lokasi wisata nantinya dengan cara langsung tunai dengan data terintegrasi dari handphone ke server dinas., sistem ticketing, 3 cara:  tunai, atm, qrcode/edc  akan menggantikan proses sobek tiket serta tiga tempat / titik wisata sudah jelas untuk membuat ekosistem retribusi wisata.



FORM KOMENTAR





DAFTAR KOMENTAR (0)