KIM sebagai Sarana dan Kunci Strategis Gerakkan Promosi Potensi dan Keunggulan Desa



Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bantul, mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Bantul kepada kalurahan yang belum memiliki KIM di Kabupaten Bantul, di Rumah Makan Joglo Pring Waroeng nDesso, Santan, Guwosari, Pajangan, pada Rabu (01/12).

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Arif Darmawan S.STP dalam arahannya mengatakan bahwa dalam rangka menggerakan promosi dan publikasi di tingkat desa/kalurahan, maka dalam hal ini KIM menjadi salah satu sarana dan bisa menjadi kunci strategis untuk pengembangan wilayah.

“Sesuai dengan target yang ditetapkan kepada Diskominfo oleh bapak Bupati Bantul, dalam rangka menggerakan promosi dan publikasi dari tingkat wilayah ke semua Desa di Kab. Bantul harapannya memiliki minimal satu KIM. Kenapa itu menjadi salah satu target, karena memang yang namanya promosi itu menjadi salah satu kunci startegis dan bisa menjadi lonjakan dalam pengembangan wilayah, khususnya wilayah di tingkat kalurahan” kata Arif.

Lebih lanjut, beliau juga menyampaikan bahwa dimasing-masing kalurahan pasti memiliki potensi atau produk unggulan. Untuk itu, KIM bisa menjadi jembatan dalam rangka mempromosikan potensi, daya tarik, dan produk unggulan dari setiap kalurahan.

“Di dunia yang serba semuanya berbasis dengan internet, sekarang ini banyak hal-hal yang diluar dugaan. Kami yakin seluruh desa di kab bantul itu memiliki potensi , daya tarik, baik yang dikelola oleh Desa maupun yang dikelola oleh masing-masing masyarakat. Atau mungkin produk unggulan. Jadi promosi disini kami artikan sebagai ikut serta memasarkan  potensi yang ada di desa. Nah, untuk itu guna membantu pemerintah desa dalam mempromosikan potensi desa tadi, maka dibentuklah KIM. Walaupun sebetulnya KIM ini inisiatif dari warga, tapi bapak-ibu dari perangkat desa bisa mendorong” tutur Arif.

Beliau juga menambahkan bahwa diera digitalisasi seperti saat ini, dimana segala infomasi berkembang dengan begitu pesat, tidak menutup kemungkinan juga terdapat banyak miss informasi bahkan berita bohong (hoaks) yang beredar ditengah masyarakat. Untuk itu, disinilah peran KIM salah satunya yaitu untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat.

“Di era online saat ini kita sangat mudah menerima informasi. Dan masyarakat pun juga mudah membuat informasi, nah tentu tanpa adanya kualifikasi sangat rentan timbulnya hoaks. Pada saat masyarakat menerima informasi yang salah tanpa filter maka pasti akan ada banyak salah paham dan keresahan. Salah satu fungsi KIM ya untuk itu. KIM inilah yang bertugas untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat” tambah Arif.

Dalam sesi diskusi, Sri Surani, S.P, selaku Koordinator Bidang Advokasi Edukasi dan Sosialisasi Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas sebagai narasumber juga mengatakan bahwa ketika masyarakat cerdas dan partisipasinya bagus, maka akan memberikan pengaruh yang positif terhadap penilaian desanya. Terkait dengan organisasi yang sudah ada di Desa/Kalurahan dan tugasnya tidak jauh berbeda dengan penyebaran informasi maka, disini KIM dapat menjadi salah satu bidang divisinya, sehingga dalam kinerjanya lebih efektif.

“Apapun organisasinya yang penting pemanfaatannya bagi masyarakat. Soal tupoksi itu tidak masalah, kalau semisal sudah ada organisasi yang sudah jalan dan partisipatif dan itu memang diperlukan masyarakat , KIM ini tinggal dijadikan salah satu bidang divisinya. Kalau didesa itu sudah ada organisasi yang mengakar kuat, ditempelkan ketugasannya disini. Itu jauh lebih efektif ketimbang membuat lagi organisasi. Tinggal membuat SK soal KIM, daripada harus membuat lagi padahal hampir sama penugasannya, ditambahkan ketugasan atau seksi yang spesifik saja” kata Rani.

Beliau juga mengatakan bahwa sesuai dengan mandat dari undang-undang desa yang salah satu pasalnya memuat tentang keterbukaan infromasi, maka disini KIM merupakan sarana dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Sehingga diharapkan, semua perangkat desa yang hadir mewakili dari tiap-tiap kalurahan dapat menjalankan mandat tersebut.

“KIM ini menjadi salah satu sarana menuju keterbukaan informasi yang mana itu sudah menjadi mandat dari pemerintah pusat. Jadi KIM ini salah satu sarana untuk melaksanakan salah satu pasal di undang-undang desa. Hari ini desa begitu kuat karena undang-undang desa” terang Rani.

Para peserta sosialisasi yang hadir tampak antusias dengan jalannya acara, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber yang juga menjadi bahan diskusi dalam forum tersebut.



FORM KOMENTAR





DAFTAR KOMENTAR (0)