Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bantul Nomor : 555.1/01652/INFRA/2021 tanggal 08 Oktober 2021, perihal Keterhubungan Jaringan Layanan Panggilan Darurat 112 dan Data Panggilan, Direktorat Pengembangan Pita Lebar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang diwakili Sub Koordinator Evaluasi Infrasus Pitalebar Trisna Daryanti dan tim melaksanakan monitoring dan evaluasi lapangan terkait penyelenggaraan layanan panggilan darurat call center 112 di Kabupaten Bantul, Kamis (11/11).
Diterima langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bantul Ir. Fenty Yusdayati, M.T., didampingi Sekretaris Dinas Dian Mutiara Sri Rahmawati, SH, M.M., Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian Winartono, S.Sos serta tim Bantul Siaga 112, kegiatan monev tersebut dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemkab Bantul dalam penyelenggaraan layanan tersebut.
Panggilan darurat 112 merupakan layanan untuk memudahkan masyarakat melakukan panggilan secara cepat untuk melaporkan berbagai permasalahan seperti kebakaran, gangguan keamanan, masalah kesehatan dan lain-lain. Terlebih pada musim penghujan seperti saat ini, kecelakaan, pohon tumbang, banjir maupun keadaan darurat lainnya sangat dimungkinkan terjadi.
Dalam pengoperasiannya, Panggilan 112 siap untuk melayani 24 jam dan telah terkoordinasi dengan semua pihak terkait. Oleh karena itu, peran dari layanan panggilan darurat call center 112 sangat penting adanya sebagai aksi tanggap cepat pemerintah dalam menangani kegawatdaruratan.
Winartono, S.Sos menyampaikan bahwa sering terjadi salah sambung panggilan oleh masyarakat seperti panggilan 119 (Public Safety Center) namun masuk ke panggilan darurat 112. Untuk itu perlu segera dibenahi agar panggilan darurat 112 dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Sepakat dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kominfo berharap agar masalah tersebut bisa segera diatasi. "Panggilan 112 merupakan panggilan darurat dan sangat dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bantul sebagai sarana untuk membantu kebutuhan darurat mereka," imbuh Kadis Kominfo.
Menanggapi hal tersebut, Trisna Daryanti menyampaikan bahwa hal tersebut juga terjadi di banyak di daerah di Indonesia, sehingga perlu dikumpulkan data yang valid untuk laporan pembenahan di pusat dan agar masalah tersebut bisa segera diselesaikan.
