Forum Komunikasi Sandi Daerah (FORKOMSANDA) Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menyelenggarakan pertemuan rutin yang diikuti oleh berbagai instansi terkait, seperti unsur teknis persandian dari pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, serta lembaga lainnya yang memiliki peran strategis dalam pengamanan informasi, Rabu (02/05/2025) di Waroeng Omah Sawah.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang diwakili oleh Sekretaris Dinas, Priyanto menyampaikan bahwa saat ini pemerintah terus-menerus berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi terwujudnya transformasi digital pemerintahan. Transformasi ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan Grand Design Reformasi Nasional, yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.
Namun, transformasi digital ini juga membawa konsekuensi besar, khususnya bagi para pelaksana teknis di bidang persandian dan keamanan informasi. Priyanto juga menegaskan bahwa ancaman serangan siber yang semakin marak dan kompleks menjadi tantangan serius yang harus dihadapi bersama oleh seluruh elemen pemerintahan.
“Keamanan data dan informasi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap entitas yang mengelolanya. Serangan siber yang terus berkembang memaksa kita semua untuk lebih siap, waspada, dan terkoordinasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya forum FORKOMSANDA sebagai media komunikasi dan diskusi lintas instansi yang sangat dibutuhkan di tengah dinamika digital saat ini. Melalui penyampaian materi oleh para narasumber yang kompeten, diharapkan forum ini mampu menjadi ruang pembelajaran bersama sekaligus memperkuat sinergi antar lembaga dalam menjaga keamanan sistem informasi pemerintah.
Pertemuan ini menjadi pengingat bahwa transformasi digital harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembaruan sistem keamanan informasi, serta kolaborasi yang erat dan berkelanjutan antarinstansi. FORKOMSANDA diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam menciptakan tata kelola keamanan informasi pemerintah yang tangguh dan terpercaya di era digital. (Ans)
