Forum Smart City Kabupaten Bantul: Perkuat Keamanan Data dan Pemanfaatan AI untuk Layanan Publik Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Forum Smart City bertema “Bantul Smart City yang Aman dan Cerdas dengan Penguatan Keamanan Data dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk Pelayanan Publik Berkelanjutan” pada Rabu (19/11/2025) di Grand Rohan Jogja. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul yang diwakilkan oleh Ir. Isa Budi Hartomo, M.T. (Asisten Administrasi Umum), Yulius Suharta, S.Sos., M.Si. (Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan), Dewan Smart City Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Kominfo, serta perwakilan perangkat daerah dan kapanewon se-Kabupaten Bantul. Acara ini menghadirkan narasumber seorang IT Enthusiast dan praktisi keamanan siber, Dyan Galih.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul yang diwakilkan Ir. Isa Budi Hartomo, M.T., menegaskan bahwa Indonesia kini berada pada peringkat ke-4 Indeks Pemerintahan Digital di Asia, sehingga Bantul harus bergerak lebih cepat untuk mengejar praktik terbaik negara maju. “Kita harus bekerja semaksimal mungkin, bersinergi lintas sektor, dan memastikan setiap langkah terjadwal dengan baik. Tantangan anggaran tidak boleh menjadi alasan menghambat transformasi digital,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Bantul, Bobot Ariffi’ Aidin, S.T., M.T., menekankan pentingnya komunikasi publik dalam pembangunan Smart City. “Smart City bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana pemerintah membangun komunikasi yang efektif, terbuka, dan kolaboratif dengan masyarakat,” ujarnya.

Narasumber Dyan Galih, memaparkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki fondasi teknologi informasi yang baik serta ketangguhan (true negative) dalam menghadapi berbagai isu keamanan siber. Meski demikian, percepatan Artificial Intelligence (AI) membawa peluang sekaligus risiko baru yang harus dikelola dengan bijak. “AI dapat mempercepat layanan publik, tetapi tanpa pengawasan dan etika yang kuat, justru dapat menimbulkan ancaman. Pemerintah harus memastikan pemanfaatan AI aman, etis, dan berpihak pada kemanfaatan publik,” jelasnya. Ia juga menyoroti tantangan seperti keterbatasan SDM TI, tumpang tindih aplikasi, dan proses bisnis yang belum sepenuhnya digital.