Kualitas Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Harus Ditingkatkan

Pertemuan Pengelola Media Sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan pada Selasa (24/10/2023) di Ganjuran Food Court, Kapanewon Bambanglipuro, dalam rangka meningkatkan kualitas konten yang dibagikan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya informasi publik. Sebagaimana media sosial saat ini telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseharian masyarakat karena telah menjadi salah satu saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan masyarakat.

 

Agung Purwandono, pemimpin redaksi Mojok.co, menyampaikan tentang pentingnya penggunaan internet. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hoax mudah sekali disebarkan di internet. Tidak hanya itu, kasus cyberbullying juga sering terjadi di media sosial. Seperti halnya pada era ini yaitu banyak berita tentang politik, jika tidak diimbangi dengan pemikiran kritis maka dapat membuat permasalahan baru terkait dengan penyebaran hoax.

 

Terkait dengan konten yang perlu dibagikan kepada masyarakat, dibutuhkan kemasan konten yang menarik serta sesuai dengan kecepatan tayang. Serta harus mempunyai kebermanfaatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Bukan hanya sekedar kecepatan tapi juga ketepatan.

 

 

“Media sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bantul harus menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsinya agar tidak terjadi miskomunikasi,” pesan Agung Purwandono.

 

Pengelolaan media sosial bukan hanya sebatas membagikan konten bagi masyarakat, namun juga diperlukan rancangan target agar dapat mencapai tujuan dari hasil informasi yang disampaikan. Pada era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, komunikasi dua arah juga perlu dilakukan agar dapat menghimpun aspirasi serta aduan masyarakat dalam pembangunan ke depan.

 

Dalam sambutannya, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, juga menyampaikan bahwa tidak dapat dipungkiri masih banyak kritikan yang diberikan oleh masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Bantul, namun hal tersebut juga terjadi di tingkat nasional bahkan di tingkat internasional, karena kritikan tersebut termasuk dalam kebebasan berpendapat.

 

 

“Peningkatan kualitas tampilan dan pengelolaan dalam media sosial ini penting untuk  meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberikan informasi kepada masyarakat,” pungkas Halim.