Menapaki tahun 2023 saat ini telah masuk ke bulan juni. Artinya proses demokrasi di Indonesia yang terselenggara dalam wadah pemilihan umum (pemilu) waktunya sudah semakin dekat. Sebagai insan persandian yang memiliki kewajiban dalam mengawal proses demokrasi tersebut, akan ada banyak fenomena yang mungkin terjadi, terutama di internet dan media sosial. Seperti berbagai kabar hoax yang banyak beredar dengan tujuan menjatuhkan pihak lain dan berbagai kubu yang saling menyerang di media sosial serta berbagai fenomena yang lain. Hal tersebut perlu pengawalan dan sikapi dengan bijak serta jangan sampai ikut terbawa arus.
“Oleh karena itu kita harus dapat memilah dan memilih mana kabar yang benar dan mana kabar hoax. Kita harus dapat menjadi penengah apabila terdapat berbagai pihak yang berseteru di lingkungan kita. Mari kita jadikan pertemuan Forkomsanda DIY ini sebagai media kolaboratif antar Lembaga, sebagai wadah bagi kita untuk saling bertukar informasi terkait ketugasan di bidang keamanan informasi dan persandian,” terang Ir. Wahid, MA Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam sambutannya pada acara Forum Komunikasi Sandi Daerah (Forkomsanda) se-Daerah Istimewa Yogyakarta bertempat di Griya Dahar “Mbok Sum” Mangunan Dlingo pada Rabu (14/06/2023).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, S.T., M.Si. menyampaikan rencana di tahun 2024 akan memperkuat kolaborasi bersama dengan KOREM, POLDA dan KEJATI DIY, koordinasi secara teknis, berbagi pengetahuan dan membangun kesadaran keamanan informasi di wilayah DIY dengan sosialisasi kepada masyarakat.
Selanjutnya Kanit I Subdit I (Politik) Ditintelkam Polda DIY Kompol Legowo Saputro, S.H., M.Sc menyampaikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah DIY pada Pemilu 2024 ini. Potensi ancaman akibat konflik kepentingan terutama ranah politik, perbedaan cara pandang maupun perbedaan pendapat, sektarian, perang ideologi seperti kapitalisme, liberalisme, komunisme dan lain sebagainya. Samuel P. Huntington pada 1993 menyampaikan bahwa sebenarnya konflik di masa depan tidak lagi disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik dan ideologi, tetapi justru dipicu oleh masalah perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan atau biasa disebut sara.
"Teknologi informasi perlu kita gunakan sebagai jembatan dalam mengatasi hoaks, ujaran kebencian maupun disinformasi yang menyebabkan perpecahan dan disintegrasi," imbuh Kompol Legowo.
