SPBE Wujudkan Pelayanan Publik Berkualitas dan Terpercaya

BANTUL - DISKOMINFO - Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terus berupaya untuk mengembangkan smart city salah satunya dengan digelarnya kegiatan sinergritas percepatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Acara ini berlangsung di Mandhala Saba Pracima, Kamis (6/2).

Maksud dilaksanakannya sosialisasi ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bantul Ir. Fenty Yusdayati, MT. mengatakan, SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Dalam sambutanya Wakil Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih menyampaikan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah diatur di dalam Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018. Dimana Peraturan Presiden ini merupakan bagian penting dari misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia 2005 sampai 2025, yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

“Setelah diukur angka daya saing global Indonesia itu berada diurutan 32. Daya saing ini menjadi penting karena kompetisi antar negara semakin ketat. Ini kondisi dunia global saat ini. Dalam acara SPBE ini Bapak/Ibu bertanggung jawab di OPD masing-masing, agar SPBE di OPD berjalan lancar untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dan pelayanan publik yang baik, “ jelas Halim.

Sementara Direktur PT Gama Techno Adityo Hidayat, A. Kom, CISA, MBA. menambahkan, selama peraturan atau kebijakan sudah dibuat maka implementasi atau anggaran untuk peningkatan SPBE juga akan terus ada. Hal ini berlaku jika instansi pemerintah sudah mencapai indeks maksimal yakni lima.

“Meski sudah mencapai indeks tertinggi, pemerintah harus tetap mengimplementasikan SPBE dengan baik. Evaluator akanmenilai inovasi dan realisasi dari evaluasi yang sudah diberikan evaluator tahun sebelumnya,” kata Adityo. “Karena akan selalu ada bukti-bukti untuk bisa mempertahankan indeks penilaian tertinggi,” imbuhnya.(angga)